JAKARTA — Komunitas Masyarakat Cinta Polri (KMCP), Syarief Hidayatullah, menyoroti merebaknya rumor mengenai adanya surat presiden (supres) untuk pergantian Kapolri. Ia menegaskan bahwa isu tersebut tidak berdasar, sebab baik DPR maupun pihak Istana telah secara tegas membantah kabar bahwa Presiden sudah mengirimkan supres tersebut.
“Rumor soal supres pergantian Kapolri jelas sengaja dimainkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin merusak soliditas pemerintah. Faktanya, DPR dan Istana menegaskan tidak ada supres yang dikirimkan Presiden,” ujar Syarief di Jakarta, Senin (15/9).
Lebih jauh, Syarief menilai bahwa munculnya kampanye negatif di media sosial terhadap nama-nama yang diduga masuk dalam bursa calon Kapolri merupakan bentuk provokasi yang berbahaya. Menurutnya, hal itu bisa menimbulkan dampak negatif berupa persaingan tidak sehat, bahkan berpotensi memengaruhi moral anggota Polri di lapangan.
“Jika terus digoreng, isu ini bisa memecah belah internal Polri. Padahal masyarakat masih menaruh harapan besar pada Polri sebagai lembaga pengayom dan pelindung masyarakat,” tambahnya.
Syarief menekankan, sekalipun di kemudian hari Presiden memutuskan melakukan pergantian, itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Yang terpenting, menurutnya, adalah memilih sosok yang mampu mengembalikan citra Polri di mata masyarakat.
“Kapolri mendatang jangan sampai dijadikan alat politik. Tugas utamanya adalah menjaga marwah hukum, agar masyarakat benar-benar bisa merasakan keadilan,” tegas Syarief.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak terjebak pada provokasi maupun hoaks yang beredar di media sosial. “Mari tetap percaya pada mekanisme konstitusi dan keputusan Presiden. Jangan terpengaruh isu yang hanya ingin menciptakan kegaduhan,” tutup Syarief.
