JAKARTA – Sejumlah mitra dan investor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Gizi Indonesia (APGI) 3T menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, pada Rabu (18/11/2026). Aksi yang dipimpin Ketua APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa, tersebut dilakukan dengan mendirikan tenda dan bermalam di area taman depan Kantor BGN.
Berdasarkan pemberitahuan aksi, kegiatan direncanakan berlangsung sejak 16 hingga 20 November 2026. Dalam pelaksanaannya, massa mendirikan sekitar enam tenda dome berwarna oranye dan putih serta memasang sejumlah spanduk berisi tuntutan dan aspirasi terkait kebijakan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi tersebut dilatarbelakangi keberatan para mitra dan investor terhadap penerbitan SK Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026 serta perubahan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Program MBG yang dinilai berdampak terhadap kepastian kemitraan dan keberlangsungan operasional SPPG.
Para investor menyampaikan bahwa sebagian dari mereka telah menunggu sekitar satu tahun tanpa memperoleh kepastian pencairan dana investasi. Selain itu, mereka mempersoalkan adanya perubahan status dari investor menjadi pengelola yang dinilai dilakukan secara sepihak. Perubahan mekanisme pembiayaan operasional dari skema at cost menjadi sharing cost juga menjadi salah satu keberatan karena menyebabkan sebagian biaya operasional, termasuk kendaraan distribusi makanan, harus ditanggung oleh pengelola SPPG.
Salah seorang mitra SPPG asal Papua, Bu Darna, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada BGN. Ia meminta evaluasi terhadap tenggat waktu pembangunan dapur yang hanya diberikan selama 45 hari untuk menyelesaikan satu unit dapur beserta fasilitas pendukungnya. Menurutnya, waktu tersebut tidak realistis apabila mempertimbangkan besarnya kebutuhan pembangunan dan investasi yang harus disiapkan oleh mitra.
Selain itu, ia meminta BGN memberikan kepastian operasional terhadap dapur yang telah selesai dibangun, termasuk sejumlah fasilitas yang menurut keterangan mitra telah rampung sejak sekitar satu tahun lalu, tetapi belum memperoleh kepastian untuk mulai beroperasi.
Bu Darna juga mempersoalkan perhitungan skema keuntungan dan biaya operasional yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya modal investasi. Salah satu hal yang disoroti adalah asumsi biaya sewa ompreng sebesar Rp400.000 untuk 2.000 ompreng, sementara pembangunan satu unit SPPG membutuhkan modal hingga miliaran rupiah.
Dalam tuntutan lainnya, para mitra meminta agar jadwal operasional yang telah disepakati sejak awal tidak diubah atau dikurangi secara sepihak, termasuk perubahan hari operasional dari Senin–Sabtu menjadi Senin–Jumat. Mereka juga meminta kejelasan mengenai cakupan penerima manfaat Program MBG, khususnya untuk jenjang SMA dan kelompok ibu hamil.
Lebih lanjut, para mitra menuntut pertanggungjawaban BGN terhadap modal yang telah dikeluarkan untuk pembangunan maupun operasional SPPG. Mereka menyampaikan bahwa sebagian investasi bersumber dari dana pribadi, pinjaman, hingga bantuan keluarga sehingga membutuhkan kepastian mengenai keberlangsungan kerja sama serta pemulihan atau pengembalian modal sesuai komitmen awal.
Para peserta aksi turut meminta agar pemberitaan di media meluruskan persepsi terhadap posisi mitra SPPG. Mereka menilai mitra tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan maupun menghadapi persoalan ekonomi, tetapi merupakan investor dan pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan fasilitas pendukung Program MBG.
Secara keseluruhan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan keberatan mitra serta investor SPPG wilayah 3T terhadap kebijakan pengelolaan dan pembiayaan Program MBG yang dinilai belum memberikan kepastian usaha dan perlindungan terhadap investasi yang telah dikeluarkan.
Melalui aksi tersebut, APGI 3T berharap BGN dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan juknis pelaksanaan Program MBG, memberikan kepastian status kemitraan, menyelesaikan persoalan pembiayaan, serta menjamin keberlangsungan operasional SPPG, khususnya di wilayah 3T.
Penulis: Khairul






