Jakarta – Aktivis Corong Rakyat Hasan menanggapi pernyataan LBH Jakarta yang mendesak agar akses kunjungan untuk aktivis Delpedro Marhaen dan kawan-kawan di Rutan Polda Metro Jaya dibuka seluas-luasnya.
Hasan menegaskan, dalam proses hukum tidak boleh ada perlakuan istimewa yang justru dapat mengganggu jalannya penegakan hukum.
“Hak tahanan memang dijamin, termasuk untuk dikunjungi keluarga dan mendapat pendampingan hukum. Dan terbaru, Delpedro juga sudah bisa bertemu dengan Ibundanya. Namun jika membuka akses kunjungan seluas-luasnya kepada publik jelas tidak tepat. Itu bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan, provokasi, bahkan menghambat proses penyidikan,” ujarnya di Jakarta, hari ini.
Menurut Hasan, desakan LBH Jakarta terkesan mengalihkan isu pokok dari kasus dugaan penghasutan yang menjerat Delpedro dan rekan-rekannya. Ia mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas keamanan pasca kerusuhan unjuk rasa akhir Agustus.
“Kalau setiap tahanan dijadikan simbol perjuangan lalu dijadikan bahan mobilisasi publik, maka yang terjadi bukan lagi proses hukum, melainkan penggiringan opini. Ini berbahaya bagi ketertiban umum,” tegasnya.
Hasan juga menilai klaim LBH Jakarta bahwa tidak ada korelasi antara penghasutan dan gelombang protes masyarakat adalah argumentasi yang lemah.
“Justru penyidik tentu punya bukti dan pertimbangan hukum. Kita jangan tergesa-gesa memutuskan benar atau salah di ruang opini publik. Biarkan proses hukum berjalan, jangan dipelintir menjadi seolah kriminalisasi,” katanya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan tidak terprovokasi oleh narasi seakan-akan aparat membungkam kebebasan berpendapat.
“Demokrasi tetap dijaga, tapi bukan berarti bebas melakukan provokasi yang berujung ricuh. Kalau kita tidak hati-hati, Indonesia bisa terjebak dalam skenario yang melemahkan negara, seperti kasus di Nepal baru-baru ini,” tutup Hasan.
