Jakarta – Eko Prasetyo selaku pendiri dan koordinator Social Movement Institute (SMI) mengawali pemaparannya dengan menyoroti sejarah penting Polri pasca reformasi 1998, ketika Polri dipisahkan dari ABRI. Momen ini menjadi tonggak krusial dalam menjadikan Polri sebagai institusi sipil penegak hukum yang fokus pada perlindungan dan pelayanan masyarakat secara profesional, mandiri, serta transparan.
“Dalam proses perkembangannya, Polri terus bertransformasi dari citra represif menjadi lebih humanis. Salah satu bukti nyata transformasi ini adalah penerapan konsep “Presisi” yang berarti Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Tagline ini mencerminkan perubahan paradigma sekaligus memperkuat profesionalisme kepolisian,” ujar Eko Prasetyo.
Lebih lanjut, Eko Prasetyo menekankan pentingnya kolaborasi erat antara institusi kepolisian dan elemen masyarakat sipil dalam menjalankan reformasi. Pengawasan sipil yang kuat dan independen harus dijadikan mekanisme formal untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi Polri. Proses reformasi juga harus diikutsertakan dalam perubahan rekrutmen, pelatihan, dan pendidikan yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia serta prinsip demokrasi.
Eko Prasetyo juga menyampaikan beberapa rekomendasi strategis untuk penguatan legitimasi supremasi sipil dan efektivitas reformasi Polri, antara lain:
Pertama agar Polri memperluas komunikasi publik dan kampanye opini dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, serta ahli agar hasil reformasi memiliki legitimasi kuat dan komprehensif.
Kedua, adalah memastikan keterlibatan Komisi Kepolisian Nasional dan lembaga masyarakat sipil sebagai representasi rakyat dalam tim reformasi.
Lebih lanjut, yang ketiga adalah polri perlu melakukan evaluasi dan monitoring berkelanjutan yang berorientasi pada demokratisasi institusi Polri serta menjaga supremasi sipil melalui mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan terhadap kritik masyarakat.
“Poin yang keempat yaitu harus ada otoritas penuh pada tim reformasi untuk menindaklanjuti rekomendasi dan memastikan implementasi berjalan dengan mekanisme yang jelas agar reformasi tidak stagnan.
poin-poin rekomendasi tersebut adalah bagian penting untuk mewujudkan Polri yang profesional, transparan, dan akuntabel, dengan supremasi sipil yang kuat sebagai pengontrol utama demi terciptanya negara demokrasi yang sehat dan berwibawa,” pungkas Eko Prasetyo
