Jakarta – Wacana reformasi hukum kembali mencuat dalam diskusi publik bertajuk “Evaluasi Setahun Prabowo–Gibran: Menakar Kebijakan Ekonomi, Hukum, Politik, dan Lingkungan” yang digelar di Hartaka Cafe, Tebet Barat, Jakarta Selatan, Sabtu (25/10/2025). Sejumlah tokoh dan aktivis lintas bidang hadir, membedah arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun terakhir, mulai dari isu ekonomi, lingkungan, hingga politik hukum.
Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, menyoroti bahwa wacana reformasi saat ini hanya terdengar di tubuh Polri, sementara institusi hukum lain seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan KPK justru luput dari perhatian publik maupun Presiden. “Pak Prabowo tampak lebih sibuk merespons isu viral ketimbang membenahi akar sistem hukum,” ujarnya.
Menurut Isnur, jika pemerintah benar-benar serius memberantas korupsi, maka semestinya dilakukan secara menyeluruh tidak hanya di Kepolisian, tetapi juga Kejaksaan dan lembaga peradilan lainnya seperti MA. Ia menilai munculnya keterlibatan militer dalam sektor-sektor sipil semakin memperparah situasi reformasi hukum yang belum tuntas.
“Militer sejak awal dididik untuk menjaga pertahanan negara, bukan mengurus ketahanan pangan atau mengawal jaksa agung. Ketika militer masuk ke ruang sipil, maka yang terjadi adalah pendisiplinan warga sipil,” tegasnya.
Isnur juga mengingatkan bahwa reformasi Polri yang digaungkan harus berjalan beriringan dengan reformasi lembaga hukum lainnya agar tidak menjadi agenda kosmetik.
“Kita pernah punya cetak biru reformasi hukum yang ditulis Mahfud MD di akhir masa jabatannya. Tapi hingga kini, pemerintah belum terlihat membacanya kembali, apalagi menjalankannya,” tambahnya.
Dalam sesi penutup, Isnur menilai tidak banyak yang bisa diharapkan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam konteks reformasi hukum. “Kalau dievaluasi, saya rasa belum ada harapan. Yang ada justru stagnasi, bahkan kemunduran dalam hal independensi penegakan hukum,” ujarnya.
Diskusi tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber lain, di antaranya Direktur Eksekutif WALHI Boy Event Sembiring, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda, serta Cak Nanto dari Cakrawala Negarawan Indonesia, dengan moderator Agustini Rima.
