Nabire – Kritik tajam datang dari Solidaritas Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Papua (SGM-P) Papua Tengah terkait dibentuknya Komite Percepatan Pembangunan Papua oleh Presiden Republik Indonesia yang diketuai oleh Velix Wanggai bersama sejumlah anggota lainnya.
Koordinator SGM-P Papua Tengah, Alfred Pekei, menilai langkah pemerintah pusat ini memang tampak baik secara konsep, namun masih menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat Papua.
“Langkah ini terlihat bagus, tapi ke mana arah Komite ini? Sebelumnya sudah ada kelompok dan satgas yang dibentuk untuk hal serupa, tapi dampaknya belum kami rasakan. Jangan sampai ini hanya ruang baru untuk mengulang kerja-kerja lama tanpa hasil nyata,” tegas Alfred di Nabire, hari ini.
Ia berharap, keberadaan Komite Percepatan Pembangunan Papua dapat menjadi wadah yang benar-benar membuka ruang bagi implementasi hak afirmatif Otonomi Khusus (Otsus) bagi Orang Asli Papua (OAP).
Menurut Alfred, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah pelibatan kaum intelektual muda daerah secara representatif. “Anak-anak muda Papua banyak yang punya gagasan dan ide besar untuk tanahnya sendiri. Berikan ruang bagi mereka untuk berperan aktif dan mewujudkan karya nyata,” ujarnya.
SGM-P Papua Tengah juga mendorong agar program kerja Komite benar-benar menyesuaikan dengan kondisi riil masyarakat Papua, terutama di wilayah Papua Tengah. Beberapa hal yang dianggap prioritas antara lain:
1. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) berbasis potensi sumber daya alam (SDA);
2. Peningkatan ekonomi Orang Asli Papua serta pendampingannya;
3. Pembangunan akses jalan dan jembatan;
4. Pelestarian budaya dan hutan adat;
5. Pengembangan pariwisata lokal sebagai sumber pendapatan daerah;
6. Pembukaan Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas untuk pemuda OAP;
7. Program strategis lain yang dapat dikolaborasikan antara pemerintah pusat dan daerah.
Alfred menegaskan, setiap langkah pembangunan di tanah Papua harus berpijak pada partisipasi masyarakat lokal dan melibatkan para intelektual muda yang memahami situasi di lapangan.
“Jangan hanya banyak bentuk tim dan proyek, tapi hasilnya tidak terasa bagi rakyat. Kami di Papua Tengah butuh bukti nyata, bukan hanya janji,” pungkasnya.
