Jakarta — Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid, menanggapi konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (RFP) yang digelar di Jakarta Selatan, 15 September 2025.
Menurut Habib Syakur, kritik dan masukan terhadap kepolisian sah-sah saja sebagai bagian dari demokrasi. Namun, ia menilai nada konferensi pers tersebut lebih terkesan sebagai **tekanan politik** ketimbang dorongan solutif untuk memperbaiki Polri.
“Saya melihat ada upaya menggiring opini publik bahwa Polri gagal total. Padahal, Polri juga telah banyak berbenah, dari Presisi hingga berbagai terobosan pelayanan publik. Tidak adil jika seakan-akan Polri hanya dipotret buruknya saja,” ujar Habib Syakur.
Ia menegaskan, masyarakat sipil seharusnya mendorong reformasi kepolisian dengan pendekatan kolaboratif, bukan konfrontatif. Apalagi, di tengah ancaman keamanan global, termasuk gerakan transnasional dan infiltrasi kelompok anarkis, stabilitas bangsa harus jadi prioritas bersama.
“Kita jangan gampang terprovokasi untuk selalu memusuhi aparat. Polisi adalah anak bangsa, bukan musuh rakyat. Kalau ada oknum yang salah, mari kita dorong perbaikan sistem, bukan membakar kepercayaan publik,” tambahnya.
Habib Syakur juga mengingatkan, menjatuhkan legitimasi Polri secara membabi buta justru membuka ruang bagi kelompok perusuh dan anarko untuk menyusupi masyarakat sipil.
“Reformasi iya, tapi jangan sampai menjadi pintu bagi agenda lain yang merusak wibawa negara. Kritik itu harus obyektif, jangan dipolitisasi,” tegasnya.
GNK mendorong agar Presiden Prabowo dan DPR tetap melibatkan masyarakat sipil dalam proses reformasi kepolisian, namun dalam kerangka yang proporsional, konstruktif, dan menjaga kewibawaan institusi negara.
“Kalau memang ada sembilan masalah sistemik, ayo kita bahas bersama. Tapi jangan lupa, negara ini butuh polisi yang kuat dan dipercaya rakyat. Jangan sampai reformasi yang digembar-gemborkan justru melumpuhkan institusi yang jadi tiang keamanan kita,” pungkas Habib Syakur.
