Jakarta – Public Policy Watch (PPW) merilis temuan awal dari hasil pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan di Provinsi Jawa Barat. Program prioritas nasional ini digadang-gadang menjadi solusi gizi bagi anak-anak sekaligus penggerak ekonomi lokal, dengan total alokasi anggaran yang diperkirakan bisa mencapai Rp50 triliun jika telah berjalan penuh secara nasional.
Dalam rilis resminya, PPW menyebutkan bahwa dari 4.000 dapur MBG yang telah terbentuk, mayoritas telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Sebanyak 92% dapur dinyatakan telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Namun, 8% lainnya masih membutuhkan perbaikan fasilitas, terutama terkait sanitasi dan perlengkapan dapur.
Distribusi makanan dinilai tepat waktu di 87% dapur, meskipun terdapat catatan keterlambatan di beberapa wilayah terpencil. Dari sisi penerima manfaat, sekitar 80% responden mengaku puas dengan menu yang disajikan, meski mereka mengharapkan variasi makanan yang lebih beragam.
Dari aspek ekonomi lokal, sekitar 63% bahan pangan yang digunakan dalam dapur MBG terbukti berasal dari rantai pasok lokal. Ini menunjukkan kontribusi positif program terhadap pelibatan UMKM dan petani daerah. Meski demikian, PPW mencatat adanya tantangan besar yang masih harus dihadapi, seperti minimnya tenaga kerja terlatih dan lemahnya sistem digitalisasi pelaporan.
Direktur Eksekutif PPW, Azaz Fauzan, menyampaikan bahwa penggunaan anggaran yang sangat besar harus diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
“Dengan anggaran sebesar Rp50 triliun, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Hasil pengawasan pada 4.000 dapur MBG menunjukkan tren positif, tetapi juga membuka ruang kritik. Jika tidak ada perbaikan signifikan pada sistem pelaporan, kualitas SDM, dan transparansi, maka ada risiko program ini hanya menjadi proyek besar tanpa dampak maksimal bagi anak bangsa,” tegas Azaz.
PPW menyoroti masih lemahnya pengawasan partisipatif dari masyarakat dan potensi kebocoran anggaran akibat tata kelola yang belum tertib. Di sisi lain, dampak jangka panjang terhadap perbaikan status gizi anak juga belum dapat diukur secara menyeluruh karena keterbatasan data pemantauan.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan, PPW mendorong pemerintah untuk melakukan audit independen secara rutin serta membuka akses data pelaksanaan program kepada publik. Sistem pelaporan digital yang transparan dan partisipasi masyarakat dianggap kunci dalam menjaga integritas program ini.
PPW juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dapur MBG melalui pelatihan yang sesuai standar gizi dan keamanan pangan. Tanpa langkah-langkah perbaikan tersebut, dikhawatirkan program ini hanya menjadi proyek besar tanpa dampak nyata bagi generasi penerus bangsa.
Sebagai organisasi pemantau kebijakan publik, PPW menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan Program MBG agar tidak hanya bersifat populis, melainkan benar-benar membawa manfaat nyata, terukur, dan berkelanjutan.
