Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mendesak pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM dari KontraS, Andrie Yunus, menyusul hasil konferensi pers yang mengungkap keterlibatan empat anggota TNI sebagai pelaku.
Fernando menegaskan bahwa pengungkapan identitas pelaku tidak boleh berhenti pada level eksekutor semata. Ia menilai, tindakan keji tersebut sangat kecil kemungkinan dilakukan tanpa adanya perintah atau aktor intelektual di belakangnya.
“Kalau sudah sampai pada tahap ada empat anggota TNI yang terlibat, maka publik tidak boleh hanya disuguhi siapa pelakunya. Yang jauh lebih penting adalah: siapa yang memerintahkan? Negara tidak boleh kalah. Ini harus diusut sampai ke akar,” tegas Fernando dalam keterangannya.
Ia menilai, kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum dan perlindungan terhadap aktivis di Indonesia. Menurutnya, jika dalang di balik aksi tersebut tidak diungkap, maka akan muncul preseden buruk bagi demokrasi dan kebebasan sipil.
“Ini bukan sekadar tindak kriminal biasa. Ini menyangkut rasa aman warga negara, terutama mereka yang bersuara kritis. Kalau tidak dituntaskan, akan ada ketakutan kolektif dan pembungkaman secara sistematis,” lanjutnya.
Sebelumnya, Mabes TNI telah mengonfirmasi adanya penyelidikan internal terkait dugaan keterlibatan prajurit dalam kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, menyatakan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara profesional dan transparan, serta berjalan paralel dengan penyelidikan oleh kepolisian.
Insiden penyiraman tersebut terjadi pada Kamis malam (12/3/2026) di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Akibat serangan itu, Andrie mengalami luka serius di sejumlah bagian tubuh, termasuk wajah, mata, dada, dan tangan.
Fernando Emas menambahkan, transparansi dalam proses hukum menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik. Ia juga meminta agar seluruh pihak, baik TNI maupun aparat penegak hukum lainnya, tidak ragu membuka fakta-fakta yang ada, termasuk jika terdapat keterlibatan pihak yang lebih tinggi.
“Jangan sampai publik menilai ada yang ditutup-tutupi. Justru di sinilah kesempatan negara menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk siapa pun, tanpa pengecualian,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya pengawasan independen dalam proses pengusutan kasus ini guna memastikan akuntabilitas tetap terjaga. Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap aktivis HAM merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.
“Negara harus hadir, bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga menjamin keadilan bagi korban dan memastikan kejadian serupa tidak terulang,” pungkas Fernando.
